Walhi: Kenaikan Tarif Transjabodetabek Picu Kembali Naik Kendaraan Pribadi

Rencana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Dikritik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek dalam waktu dekat. Alasan utama dari rencana tersebut adalah beban subsidi yang dinilai terlalu besar untuk mendukung transportasi umum ke daerah penyangga Jakarta. Namun, langkah ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Aminullah, menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara dan transformasi sistem transportasi perkotaan. Ia menilai, kenaikan tarif dapat menghambat peralihan masyarakat menuju transportasi publik dan justru mendorong penggunaan kendaraan pribadi.

“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara,” ujarnya melalui pernyataan yang dikonfirmasi pada Sabtu (13/6/2026).

Aminullah menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik agar warga beralih dari kendaraan pribadi. Namun, kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut. Ia menilai, isu ini semakin penting mengingat Jakarta masih menghadapi krisis kualitas udara yang serius. Berdasarkan pemantauan, Jakarta sering kali berada dalam kategori udara tidak sehat selama sebagian besar hari dalam setahun.

Menurutnya, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara melalui emisi kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat berdampak pada peningkatan polusi udara. Oleh karena itu, mendorong peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik merupakan strategi penting untuk mengurangi emisi sektor transportasi.

Dalam konteks ini, tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta masih relatif rendah. Data dari Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengguna transportasi publik hanya mencapai sekitar 23,4 persen. Padahal, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta diklaim telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta.

“Dalam kondisi demikian, kenaikan tarif justru berisiko menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik,” ujar Aminullah.

Ia juga menyoroti bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak seharusnya berlindung di balik narasi tingginya beban subsidi transportasi publik. Menurutnya, transportasi publik bukan sekadar pengeluaran fiskal, tetapi juga investasi sosial dan ekologis yang memberikan manfaat lebih besar bagi kota. Manfaat tersebut mencakup pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan akibat pencemaran udara.

Beberapa langkah alternatif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat memastikan akses transportasi publik yang terjangkau dan ramah lingkungan.